Politik & Pemerintahan Subscribe to Politik & Pemerintahan

Pemkab Jember akhirnya melayangkan surat Kepada Menteri Keuangan, meminta agar tahun ini urusan Pajak Bumi dan bangunan diserahkan ke Pemkab.

Anggota badan kehormatan DPRD Jember, Ayub Junaidy siap menerima laporan Keluhan Masyarakat, terakit aksi boikot 6 Anggota Komisi A DPRD Jember dalam rapat dengar pendapat, Selasa kemarin.

Pergantian antar waktu, pa-w Fraksi PKNU DPRD Jember hanya berlaku bagi Anggota DPRD Jember, yang tidak membayar Kontribusi kepada Partai, baik di tingkat DPC, DPW, maupun DPP.

Menurut Ketua Fraksi PKNU DPRD Jember, Marduan, sesuai surat edaran tertanggal 27 Desember 2011, setiap Anggota Fraksi PKNU di DPRD Kabupaten atau Kota, harus membayar Kontribusi sebesar 500.000 Rupiah per Bulan. Kontribusi tersebut harus dirapel selama 30 Bulan hingga Juni 2014 mendatang.

Rapat dengar pendapat tentang mutasi pejabat Pemkab Jember menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat, karena hanya dihadiri Ketua Komisi A DPRD Jember, Mohammad Jufriyadi, dan anggota Komisi A DPRD, Abdul Halim.