Ekonomi Subscribe to Ekonomi

Proyek penataan dan penambahan PJU senilai 20 miliar rupiah yang ditangani DPU Cipta Karya dianggap sarat rekayasa.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Hadi Mulyono, mengakui sejumlah kepala desa (Kades) dan perangkat desa menyalahgunanan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka terpaksa menggunakan dana PBB untuk menutup biaya operasional. Mereka berencana mengembalikan saat tunjangan penghasilannya dibayar Pemkab.

Karena penetapan APBD terlambat tiga bulan hingga akhir Mei, dana APBD baru terserap sekitar 18 persen, dan itupun hanya anggaran rutin. Sedangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur banyak yang belum bisa dicairkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans, Mohammad Tamrin, minta seluruh kepala desa mendata mantan TKI yang ada di wilayahnya masing-masing.