Ekonomi Subscribe to Ekonomi

Tahun  ini Pemkab Jember berencana mengajukan 11 Raperda kepada DPRD Jember, menyusul persetujuan pembentukan Pansus Raperda BPHTB.

Sekitar 1000 warga Jember tidak bisa mengurus sertifikat tanah dan bangunan miliknya karena hingga kini Jember belum memiliki Perda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penjabat Bupati Jember, Teddy Zarkasi, berjanji akan meneruskan desakan anggota DPRD Jember terkait mutasi sejumlah pejabat kepada Gubernur Jawa Timur.

Sekitar 700 nelayan Puger mempertanyakan sertifikat tanah yang hampir dua tahun ini tidak diketahui keberadaannya.