Jember Hari Ini – Sejumlah anggota DPRD Jember menyoroti belum terealisasinya dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD hingga berakhirnya tahun anggaran 2025. Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat karena sejumlah program usulan dewan akhirnya tidak terlaksana dan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Keluhan itu disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, usai mengikuti rapat daring bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, Senin (09/02/2026).
David menjelaskan, dana Pokir merupakan hak konstitusional anggota DPRD yang telah diatur dalam regulasi. Bahkan, Bupati Jember Muhammad Fawait disebut telah memberikan ruang yang cukup fleksibel bagi pelaksanaan anggaran tersebut.
Namun dalam praktiknya, masih banyak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang enggan merealisasikan program Pokir. Pokir kerap dipersepsikan hanya sebagai pembagian anggaran melalui anggota dewan. Padahal, kata David, Pokir merupakan aspirasi masyarakat jember yang dihimpun melalui kegiatan reses, kunjungan lapangan, maupun forum dengar pendapat.
Selain usulan Pokir, David menegaskan terdapat pula program pembangunan yang diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Karena itu, ia berharap Kepala OPD dapat melaksanakan seluruh usulan pembangunan secara seimbang, tidak hanya memprioritaskan hasil musrenbang.
Ia juga berharap pada tahun anggaran 2026–2027, dana Pokir dapat direalisasikan dengan lebih baik, khususnya yang sejalan dengan program pemerintah daerah dan pusat. Jika pada tahun 2025 fokus pada ketahanan pangan, maka pada tahun 2026 diarahkan pada program pengentasan kemiskinan.
David mengungkapkan, terdapat empat program usulannya pada tahun 2025 yang tidak terealisasi, seluruhnya berkaitan dengan program ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur pertanian.
Atas kondisi tersebut, DPRD Jember meminta Inspektorat Kabupaten Jember melakukan evaluasi terhadap Kepala OPD yang tidak melaksanakan program Pokir DPRD.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Jember lainnya, Ahmad Dafir Syah. Ia menyebut telah mengusulkan 12 program pembangunan infrastruktur pendidikan, namun hanya enam program yang terealisasi, sementara enam program lainnya belum dilaksanakan. (Hafit)
