{"id":58976,"date":"2026-10-05T18:16:22","date_gmt":"2026-10-05T11:16:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.prosalinaradio.com\/?p=58976"},"modified":"2026-10-05T18:25:35","modified_gmt":"2026-10-05T11:25:35","slug":"gaji-pppk-berpotensi-ditanggung-pemerintah-pusat-perlonggar-ruang-fiskal-jember","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.prosalinaradio.com\/?p=58976","title":{"rendered":"Gaji PPPK Berpotensi Ditanggung Pemerintah Pusat, Perlonggar Ruang Fiskal Jember"},"content":{"rendered":"
\n
\"\"<\/a>
Ilustrasi<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Jember Hari Ini –<\/strong> Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, disambut positif Bupati Jember, Muhammad Fawait.<\/p>\n\n\n\n

Jika kebijakan tersebut terealisasi, beban belanja pegawai dalam APBD Jember akan berkurang sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih longgar. Pemkab Jember berencana mengarahkan tambahan ruang fiskal tersebut untuk program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.<\/p>\n\n\n\n

Hal itu disampaikan Muhammad Fawait seusai Rapat Paripurna III DPRD Jember dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2027, Senin (05\/10\/2026).<\/p>\n\n\n\n

Fawait mengatakan, saat ini legislatif dan eksekutif telah memiliki kesamaan pandangan mengenai arah pembangunan Kabupaten Jember. Kesamaan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mengoptimalkan APBD 2027.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, Pemkab Jember masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat mengenai skema pembiayaan PPPK. Namun, Fawait menegaskan Pemkab Jember tidak akan memutus kontrak PPPK maupun PPPK paruh waktu meskipun pembiayaannya berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah.<\/p>\n\n\n\n

Apabila nantinya pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan PPPK paruh waktu, ruang fiskal APBD Jember akan semakin longgar. Tambahan ruang tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Di sektor kesehatan, Pemkab Jember akan melanjutkan program Universal Health Coverage<\/em> (UHC) dan layanan Home Care<\/em> yang kini dikolaborasikan dengan layanan administrasi kependudukan. Pemkab juga akan meluncurkan program Mobil Cinta mulai Kamis mendatang, berupa layanan antar pasien kurang mampu secara gratis dari rumah sakit menuju rumah.<\/p>\n\n\n\n

Di bidang pendidikan, Pemkab Jember mendorong percepatan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan berat melalui dukungan pemerintah pusat. Selain itu, disiapkan program peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pendidikan kesetaraan atau kejar paket yang akan dikolaborasikan dengan kelompok pengajian lintas agama.<\/p>\n\n\n\n

Sementara untuk pengentasan kemiskinan, Pemkab Jember menargetkan penanganan 2.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini. Jumlah tersebut menjadi bagian dari total sekitar 7.000 hingga 12.000 RTLH yang telah terdata dengan mengacu pada standar kementerian perumahan. <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fawait mengatakan, penanganan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui perbaikan kondisi rumah. Intervensi juga akan disesuaikan dengan usia dan kondisi penerima manfaat.<\/p>\n\n\n\n

Bagi warga yang sudah tidak berada dalam usia produktif, intervensi akan diarahkan melalui bantuan sosial dan pangan. Sementara warga usia produktif akan mendapatkan pelatihan dan program pemberdayaan agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan.<\/p>\n\n\n\n

Salah satu program yang disiapkan adalah SMK Go Global yang bekerja sama dengan kementerian P2MI. Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di SMK, MA, dan SLTA, melalui pelatihan serta pembukaan peluang kerja legal ke luar negeri. (Hafit)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jember Hari Ini – Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, disambut positif Bupati Jember, Muhammad Fawait. Jika kebijakan tersebut… <\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":58977,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"h5ap_radio_sources":[],"footnotes":""},"categories":[1,12],"tags":[],"class_list":["post-58976","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-politik","junkie_custom_tags-junkie_featured"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.prosalinaradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58976","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.prosalinaradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.prosalinaradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prosalinaradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prosalinaradio.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=58976"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.prosalinaradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58976\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":58978,"href":"https:\/\/www.prosalinaradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/58976\/revisions\/58978"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prosalinaradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/58977"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.prosalinaradio.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=58976"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prosalinaradio.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=58976"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.prosalinaradio.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=58976"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}