Pendidikan Subscribe to Pendidikan

Kepala Dinas Pengairan, Rasyid Zakaria, mempersilakan SMP Negeri 5 menempati lahan kantor Pengamat Pengairan Tanggul, asalkan ada lahan pengganti yang bisa menampung kebutuhan operasional kantor Pengamat Pengairan, misalnya eks Kantor Kecamatan Tanggul.

Meski DPRD Jember mengusulkan anggaran operasional UPTD Pendidikan sebesar 50 juta rupiah per tahun, ternyata hanya disetujui 25 juta rupiah per tahun.

Desakan peninjauan kembali pola pencairan dana BOS terus muncul. Paling tidak model pencairannya dikembalikan seperti asalnya.

Manager BOS Dinas Pendidikan, Wiwik Hamiseno, menyatakan pencairan dana BOS tri wulan pertama masih harus menunggu penetapan APBD yang kini diverifikasi oleh gubernur.

Komisi D DPRD Jember peringatkan UPTD Dinas Pendidikan agar tidak mencoba-coba melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dengan alasan apapun.

Kepala SMK Perikanan dan Kelautan – Kecamatan Puger, Kuncoro Diyakudin, menyayangkan rendahnya perhatian Pemkab Jember terhadap pengembangan potensi kelautan.

Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) juga menyoroti tentang kinerja Dinas Pendidikan. Meski mendapatkan alokasi anggaran terbesar ternyata Pungli masih saja mewarnai Dinas Pendidikan.

Kepala UPTD Pendidikan Jelbuk, Suhudi, menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam pengurusan akte kelahiran milik sejumlah siswa yang berbulan-bulan tidak selesai. Padahal mereka sudah membayar masing-masing 75 ribu rupiah.

Rapat koordinasi antara PGRI dengan UPTD pendidikan se-Kabupaten Jember di aula UPTD Pendidikan Patrang memanas. Bahkan Koordinator Kepala UPTD Pendidikan, Rahmatulloh, menganggap pola kemitraan yang terbangun dengan PGRI tidak memberikan manfaat apapun.

Para guru bersertifikat yang rekeningnya pernah diblokir oleh BNI diminta membuat surat pernyataan tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan dengan kebijakan pemblokiran sepihak tersebut.