Namun penggunaan dana Pemilukada untuk pengamanan yang diterima Polres Jember harus diaudit terlebih dahulu sehingga jelas unsur kerugian negaranya.
Meski Propam Polda Jawa Timur memvonis Taufik Rahmat Hidayat melanggar disiplin POLRI, DPRD Jember menyerahkan sepenuhnya pada internal kepolisian. Menurut Saptono, kasus itu sudah menjadi bahasan dan wacana publik, sehingga pengusutannya harus jelas. Salah satunya melalui jalur hukum yang berlaku.
Diberitakan sebelumnya, Taufik Rahmat Hidayat dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Jember atas laporan dari anak buahnya, terkait penggunaan Pemilukada dan pengadaan parcel anggota Polres Jember.
Kapolda Jawa Timur, yang semula menunjuk Wakapolres Jember, Daddy Hartadi, menjalankan fungsi Kapolres Jember, akhirnya menunjuk Ahmad Yani, Wakil Direktur Intelkam Polda Jawa Timur, sebagai pelaksana tugas Kapolres Jember. Daddy Hartadi sedang mengikuti pendidikan dan segera promosi jabatan yang lebih tinggi di kota lain.
Meski demikian, menurut Kasat Reskrim Polres Jember, Kusworo Wibowo, pasca pencopotan atasannya pelayanan masyarakat di Polres Jember tetap berjalan normal. (Fathul)
