Jember Hari Ini – Pasca fit and proper test untuk menentukan rekomendasi calon Bupati Jember, elit politik DPP PDI Perjuangan minta DPP PDI Perjuangan memperhatikan aspirasi rakyat. Salah satunya dengan tidak merekomendasikan petahana dalam pilkada 2020 mendatang. Demikian ditegaskan elit politik DPP PDI Perjuangan, Habib Ahmad Al Muhdor melalui telepon seluler, Kamis (19/9/2019) malam.
Habib Ahmad menjelaskan, hasil pembahasan internal DPP PDI Perjuangan tidak akan merekomendasikan petahana sebagai bupati Jember. Dia meminta DPP PDI Perjuangan lebih selektif dan jeli menentukan calon kepala daerah yang akan diusung. Menurut Habib Ahmad, DPP PDI Perjuangan harus teliti melihat rekam jejak bakal calon bupati tersebut. Mengingat, kepemimpinan Bupati Jember, Faida, justru menyebabkan Kabupaten Jember mundur dan banyak kebijakan yang tidak pro rakyat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Plt sehingga kewenangan yang dimiliki terbatas dan pelayanan publik tidak maksimal. Kemudian honor guru ngaji yang awalnya sebanyak 27 ribu orang dipangkas menjadi 13 ribu penerima. Selain itu, kasus kesejahteraan guru honorer, proyek rehab pasar dan puskesmas yang masih menyisakan masalah. Hingga ada temuan BPK yang membuat predikat Jember turun.
Habib Ahmad menambahkan, DPP PDI Perjuangan akan merekomendasi calon yang di-inginkan rakyat dan kebijakannya pro rakyat. (Fian)
