Jember Hari Ini – Pernyataan Andi Amran Sulaiman yang meminta pelaku usaha menahan kenaikan harga pestisida direspons serius oleh kalangan petani. Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia, Jumantoro, menilai kondisi di lapangan justru menunjukkan beban produksi petani kian berat akibat lonjakan harga sarana produksi pertanian.
Dalam keterangannya, Rabu (08/04/2026), ia mengungkapkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada pestisida, tetapi juga pupuk nonsubsidi. Hal ini semakin memberatkan petani karena alokasi pupuk subsidi yang diberikan pemerintah dinilai belum mencukupi kebutuhan riil di lapangan.
Kondisi tersebut memaksa petani membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih tinggi. Di sisi lain, harga pestisida juga mengalami kenaikan signifikan, bahkan mencapai 20 hingga 40 persen. Menurutnya, lonjakan biaya produksi ini berpotensi mengganggu target swasembada pangan yang tengah digenjot pemerintah. Ia menambahkan, jika kondisi seperti ini terus berlangsung, swasembada pangan bisa sulit terwujud secara nyata.
Selain faktor harga, petani juga dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem yang semakin tidak menentu. Kombinasi antara mahalnya sarana produksi dan risiko gagal panen membuat posisi petani semakin rentan.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah segera menghadirkan regulasi yang lebih berpihak kepada petani, khususnya dalam memberikan perlindungan saat terjadi gagal panen. Ia menekankan pentingnya optimalisasi program asuransi pertanian agar petani tidak menanggung kerugian secara penuh.
Lebih jauh, ia juga menyoroti menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Menurutnya, jika persoalan klasik seperti tingginya biaya produksi dan minimnya perlindungan tidak segera diatasi, maka regenerasi petani akan semakin terhambat.
Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa kenaikan harga pestisida seharusnya masih dalam batas wajar dan meminta pelaku usaha tidak mengambil keuntungan berlebihan. Pemerintah, kata dia, juga telah menyiapkan berbagai dukungan untuk menjaga produktivitas pertanian.
Namun demikian, kondisi riil di lapangan menunjukkan perlunya langkah konkret dan cepat agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh petani, khususnya dalam menjaga stabilitas biaya produksi dan keberlanjutan usaha tani. (Ulil)
