Sejauh ini belum ada kabar tentang pelaksanaan pemilu Bupati dan aturannya. Kabar bahwa pemilu Bupati dilaksanakan serentak bulan Desember 2015 juga masih sebatas kabar. Kalau benar dilaksanakan serentak bulan Desember, maka menurut Komisioner KPU Jember, Pak Ahmad Hanafi, tahapannya akan dimulai bulan Februari.
Hampir semua isu yang menyangkut pemilu masih bersifat spekulasi. Hanya beberapa yang hampir bisa dipastikan, yakni bahwa pemilihan Bupati dilakukan secara langsung. Maksudnya, Bupati dipilih langsung oleh rakyat, bukan DPRD. Yang juga hampir bisa dipastikan adalah tahapan uji publik yang ruangnya sepertinya lebih luas dan lebar. Sedemikian rupa sehingga mayarakat bisa mengetahui lebih tahu figur Bakal Calon Bupati.
Begitulah, ada yang berpikiran semakin lama pemilihan Bupati ditunda, semakin berisiko. Sebab, kepemimpinan daerah akan dijalankan oleh Bukan bupati definitif, melainkan oleh PJ, Plt atau yang sejenis dengan itu. Pimpinan daerah, karena statusnya yang bukan bupati definitif, kurang leluasa dalam mengambil keputusan strategis. Karena itu, sangat bisa jadi pemimpin daerah yang tidak definitif akan kesulitan membuat, mengusulkan, dan membahas APBD bersama DPRD. Maka akan terdapat sekian ratus kota dan kabupaten yang juga sangat bisa jadi tidak bisa segera menyusun RAPBD. Padahal, APBD itu adalah ruh penyelenggaraan pemerintahan, bahkan pembangunan di daerah.
Maka harapannya tentu saja pemilu bisa segera dilaksanakan. Aturannya segera dibuat berikut tahapannya. Sedemikian rupa sehingga suksesi berjalan lancar, penyelenggaraan pemerintahan juga tidak tersendat. Harapan itu bisa dipenuhi hanya jika para petinggi politik di Jakarta sana mengakhiri tarik ulur yang itung-itungannya hanya didasarkan pada keuntungan politis. Harapan itu bisa dipenuhi hanya jika para elit politik tidak memandang politik secara sempit, yang oleh karena itu politik dilihat hanya sebagai urusan “Siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”.
(Aga)
