Kalau tertagih seluruhnya, maka pemasukan Pemkab Jember dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp 50 miliar. Jumlah wajib pajaknya katanya mencapai 1 juta. Komisi C DPRD Jember minta Dinas Pendapatan mendistribusikan Surat Pemberitahunan Pajak Terhutang (SPPT) PBB lebih awal agar target lebih gampang tercapai. Syukur kalau sebelum musim panen SPPT PBB sudah tersalurkan.
Begitulah, sumber pendapatan daerah dari PBB bisa dibilang lumayan besar, Rp 50 miliar. Dan, kalau tidak keliru mulai 2014 PBB seluruhnya untuk daerah. Maksudnya, tidak ada lagi bagi hasil dengan pemerintah pusat seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ada kabar Pemerintah Jakarta berencana menghapus PBB. Tidak seluruhnya memang. Yang dihapus hanya PBB untuk rumah huni atau kediaman kelas menengah ke bawah.
Beberapa daerah menyatakan sedang mempelajari rencana tersebut. Beberapa daerah yang lain malah menyatakan menolak rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang. Bisa diduga alasannya karena pemasukan dari PBB lumayan besar, dan daerah baru tahun ini menikmati seluruh perolehan PBB.
Daerah yang menolak rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang kira-kira juga berpikiran penghapusan PBB, meski hanya untuk rumah huni kelas menengah ke bawah, akan berpengaruh signifikan terhadap pemasukan kas daerah. Penyebabnya, ini juga kalau boleh mengira-ngira, karena di daerah non industri, jumlah wajib pajak PBB kelas menengah ke bawah jumlahnya jauh lebih besar dibanding kelompok menengah atas. Sedemikian rupa sehingga pendapatan dari PBB akan jauh berkurang.
Entah apa alasannya, tetapi jika rencana Menteri Agraria dan Tata ruang jadi dilaksanakan, Pemerintah Daerah sepertinya jauh-jauh hari mesti berpikir dan memikirkan sektor alternatif sebagai pengganti pendapatan dari PBB yang berkurang.
Tetapi dengan atau tanpa penghapusan PBB, daerah memang sudah seharusnya berpikir tentang sektor alternatif yang bisa dijadikan sumber pendapatan daerah. Mengembangkan ekonomi kreatif kiranya patut dipikirkan. Secara sederhana ekonomi kreatif adalah kreasi nilai yang dihasilan oleh gagasan manusia. Ini artinya pengembangan ekonomi kreatif sangat bergantung pada Sumber Daya Manusia, serta fasilitasi penentu kebijakan.
Maka kiranya sudah saatnya penentu kebijakan merangsang munculnya ide atau gagasan masyarakat lalu memfasilitasinya. Sebab, kalau tidak keliru prasyarat ekonomi kratif adalah kerjasama dalam hubungan yang mapan antara cendekiawan, dunia usaha, dan pemerintah. Dan Jember punya semuanya, ada Perguruan Tinggi, ada pelaku usaha, dan ada pemerintah.
(Aga)
