DPRD Jember menjadwalkan dalam waktu dekat bakal mengundang satuan kerja di jajaran Pemkab Jember, membahas serapan anggaran. Menurut Ketua DPRD Jember, Pak Thoif Zamroni, rapat dengar pendapat dimaksudkan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi rendahnya serapan anggaran. Dari sana, tambah Pak Thoif, dewan dan Pemkab bisa bersama-sama merumuskan langkah-langkah yang diperlukan.
Serapan angaran bukan hanya berkaitan dengan kinerja satuan kerja di jajaran eksekutif. Lebih dari itu, rendahnya serapan anggaran berpengaruh langsung terhadap pergerakan ekonomi. Rendahnya serapan anggaran berarti rendahnya volume proyek dan garapan. Atau malah jangan-jangan tidak ada proyek dan tidak ada garapan. Kalau tidak ada proyek, tidak ada garapan, berarti tidak ada belanja, tidak ada serapan tenaga kerja. Pendek kata, uang tidak berputar.
Tetapi rendahnya serapan anggaran bukan persoalan yang berdiri sendiri. Di sana ada beberapa hal dan aspek yang saling mengait. Proses, prosedur, dan mekanisme administratif adalah salah satu aspek yang berpengaruh terhadap cepat dan lambatnya pencairan anggaran. Selain itu, ada kondisi psikologis yang membuat pejabat di daerah gamang lantaran takut keliru, lalu dengan kekeliruan itu membuat pejabat bersangkutan terseret ke dalam masalah hukum dan berujung masuk bui.
Begitulah, bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga kelimpungan. Sekarang, untuk mendorong dan meningkatkan serapan anggaran, pemerintah pusat sedang merumuskan payung hukum yang dengan payung hukum itu kebijakan tidak bisa begitu saja dipidanakan.
Dalam situasi ekonomi bergerak lamban, mendorong dan meningkatkan serapan anggaran menjadi sangat penting. Tetapi, negeri ini sepertinya masih mengalami kesenjangan, yakni kesenjangan antara cita-cita kultural dan struktur yang tersedia untuk mencapai serta mewujudkan cita-cita kultural itu. Cita-citanya serapan anggaran tinggi, tetapi piranti yang tersedia tidak mendukung cita-cita itu. (Aga)
