Ilustrasi : pemilu
Pemilukada Jember yang sesungguhnya akan terlihat besok (17/12/2015). Maksudnya, besok adalah rekapitulasi menyeluruh dan final. Jauh-jauh hari masyarakat Jember, terutama Pasangan Calon yang berkontestasi, berserujuk dan bersepakat sama-sama menjaga agar pemilukada berjalan damai. Damai bukan berarti tidak dinamis. Sedemikian rupa sehingga pernak-pernik pemilukada tidak keluar dari koridor nilai, pranata, dan tatakrama demokrasi .
Sejauh ini masyarakat Jember sudah mempertontonkan kedewasaan politiknya. Pemilukada berlaangsung damai. Seruan agar masyarakat Jember menunggu hasil rekapitulasi KPU dan bahwa hitung cepat lebih merupakan referensi juga sudah diindahkan. Maka, harapannya adalah ketika penghitungan suara sudah final, lalu calon terpilihnya absah baik secara politik maupun hukum ketatanegaraan, semua pihak bisa menerimanya. Andai ada pihak-pihak yang menyoalnya, maka pilihannya mesti dijatuhkan pada prosedur hukum. Bukan pengerahan massa.
Demokrasi adalah sebuah tertib politik, dan tertib politik menghendaki kepatuhan terhadap aturan main. Tidak ada demokrasi tanpa aturan main dan kepatuhan terhadapnya.
Bagi calon terpilih, hendaknya selalu ingat, demokrasi tidak pernah bulat. Maksudnya, di sana ada sejumlah warga yang dulu tidak memilihnya. Jumlah pemilih pada pemilukada Jember sekitar 1,8 jutaan. Kalau yang menggunakan hak suara sekitar 60 persen, maka pencoblos riilnya hampir 1,1 juta. Lalu kalau calon yang memenanginya meraih taruh kata 60 persen suara, maka calon bersangkutan sejatinya hanya dipilih oleh 6 ribu pemilih lebih. Maka, jika didasarkan DPT yang mencapai 1,8 juta pemilih, calon pemenang sejatinya didukung oleh hanya sekitar 30 persenan suara. Belum lagi kalau dibanding peduduk Jember yang mencapai 2,5 juta jiwa.
Yang kedua, pemenang pemilukada juga mesti ingat, yang membiayai kampanye mereka adalah rakyat. Di Jember, total investasi untuk gawe demokrasi pemilukada Rp 100 Miliar. Memang benar, bisa jadi anggaran sebesar itu tidak dihabiskan seluruhnya, tetapi tetap saja pesan moralnya adalah bahwa kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dibiayai rakyat. Jadi, tidak salah kalau rakyat menuntut tanggung jawab moral dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sekali ingat, bahwa rakyat ikut membiayai kampanye Calon Bupati-Wakil Bupati, sehingga setiap sen harus dipertanggungjawabkan secara moral dan politik. (Aga)
