Mahasiswa IMM saat demo di halaman gedung DPRD Jember.
Jember Hari Ini – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Jember, Rabu pagi, menggelar aksi demo menolak kebijakan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan di halaman gedung DPRD Jember.
Ketua IMM Cabang Jember, Andreas Susanto, menilai kebijakan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Apalagi masyarakat banyak yang mengeluhkan pelayanan BPJS yang dinilai belum maksimal. Seharusnya BPJS Kesehatan membenahi terlebih dahulu sistem pendataan dan pelayanan kepada masyarakat, bukan menggulirkan kebijakan yang justru membebani masyarakat.
Sementara menurut Ketua Komisi D DPRD Jember, Mohammad Hafidi, Komisi D DPRD jember sepakat menolak kebijakan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut Hafidi, kebijakan pemberian Surat Pernyataan Miskin (SPM) lebih efektif dibandingkan program BPJS Kesehatan. Dalam waktu dekat, Komisi D DPRD Jember akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala BPJS Kesehatan Jember.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016, mulai 1 April mendatang BPJS Kesehatan menaikkan iuran jaminan kesehatan peserta mandiri. Untuk kelas 1 iuran BPJS Kesehatan yang awalnya Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu. Sementara peserta kelas 2 yang awalnya Rp 42.500 menjadi Rp 51 ribu per bulan. Sedangkan peserta kelas 3 yang awalnya Rp 25.500 menjadi Rp 30 ribu per bulan. (Fian)
