Ada fenomena yang dianggap mengancam kepunahan lobster. Penjelasannya, ketika paceklik, nelayan Puger mencari anak lobster yang disebut benur. Kecenderungan itu ditangkap anggota DPRD Jember, Isa Mahdi. Padahal, kata Isa Mahdi, Undang-Undang melarang penangkapan benur. Lobster yang boleh ditangkap adalah lobster dewasa dengan ukuran tertentu. Sekali lagi, bisa diduga hal itu dikarenakan bisa mengancam spesies lobster yang jika terus menerus ditangkapi benurnya akan punah. Undang-Undang juga melarang penangkapan lobster yang sedang bertelur. Karena itu, Isa Mahdi minta pemerintah memperhatikan nelayan di saat menghadapi paceklik dengan misalnya memikirkan usaha kreatif.
Paceklik atau tidak, kalau harga lobster menggiurkan, nelayan tetap saja akan lebih tertarik menangkapinya. Dan di musim paceklik, bisa dipastikan akan lebih banyak nelayan yang memburu lobster. Lebih dari itu, kalau urusannya sudah menyangkut perut, yang berbicara adalah mekanisme pertahanan diri.
Dalam situasi seperti itu memikirkan usaha kreatif sebagai alternasi adalah salah satu jalan keluar. Tetapi fenomena berburu lobster tetap harus dilihat secara kritis. Jangan-jangan di sana ada taruh umpamanya pemodal kepada siapa nelayan bukan cuma setor lobster, tetapi juga menyandarkan keamanan mereka. Bisa jadi juga, di masa paceklik, pemodal tadi meminjami sejumlah uang kepada nelayan sekaligus membuat mereka berketergantungan. Ujungnya, nelayan mau tidak mau, suka tidak suka, memenuhi permintaan pemodal untuk berburu lobster.
Apapun yang melatar belakanginya, meringankan beban nelayan menjadi sangat penting dan relevan. Jaminan asuransi baik kesehatan maupu asuransi kerja seperti yang dijanjikan mesti segera diwujudkan. Mungkin asuransi itu tidak mengatasi persoalan 100 persen, tetapi setidaknya mengurangi beban di pundak mereka.
Skema pemberdayaan nelayan yang lebih menyeluruh juga harus segera dirancang. Lembaga ekonomi alternatif seperti koperasi barangkali bisa dipertimbangkan. Dengan begitu, pemberdayaan nelayan bukan cuma tugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Beberapa satuan kerja juga ikut terlibat.
Akhirnya, nelayan sekarang pasti menunggu janji politik yang mereka yakini bisa membuat mereka sedikit menghela nafas. (Aga)
