Kepala BPS Jember, Indria Purwaningsih.
Jember Hari Ini – Sejumlah Petugas Pencacah Lapangan (PCL) Sensus Ekonomi 2016 kesulitan mendapatkan informasi dari kelompok profesi pengacara dan notaries. Mereka enggan memberikan data yang diminta, bahkan ada yang menolak karena dianggap tidak relevan.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, Indria Purwaningsih, selain kelompok notaris dan pengacara, kelompok sekolah awalnya juga enggan memberikan data karena khawatir berdampak dikenai Pajak Pertambahan Penghasilan (PPh). Namun setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, kelompok sekolah akhirnya mau memberikan data.
Untuk mengatasi kesulitan itu, sebenarnya BPS telah mengundang Asosiasi Notaris dan Pengacara dan mereka bersedia menandatangani kesepakatan bersama. Namun pada saat dilakukan pencacahan sebagian dari notaris dan pengacara tetap menolak memberikan data dengan alasan bahwa data yang diminta BPS kurang relevan. Padahal, menurut Indria, justru data yang butuhkan BPS sangat relevan karena dapat memberi gambaran riil mengenai besaran penghasilan yang diterima orang yang berprofesi sebagai notaris atau pengacara. BPS menjamin kerahasiaan data yang diberikan responden. Data tersebut juga tidak akan berpengaruh terhadap besaran pajak responden.
Indria Purwaningsih menambahkan, untuk menangani permasalahan masih adanya kelompok responden yang menolak memberikan data, BPS Jember akan menurunkan tim khusus untuk menemui pihak terkait, sehingga membantu petugas di lapangan untuk menggali data. (Fit)
