Forum klarifikasi HTI oleh Forkopimda dan ormas Islam di Jember.
Jember Hari Ini – Pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak menghadiri forum klarifikasi. Dalam surat resminya yang dikirim ke DPRD Jember disebutkakan, bahwa kewenangan menghadiri forum klarifikasi tersebut bukan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) HTI Jember, melainkan kewenangan HTI pusat. Karena ketidakhadiran itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember akhirnya meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) memutuskan untuk melarang kegiatan HTI di Jember.
Wakil Ketua MUI Jember, Abdullah Syamsul Arifin atau Gus Aab, dalam forum klarifikasi HTI di depan MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan ormas Islam lain di ruang Banmus DPRD Jember, Selasa pagi, menyayangkan ketidakhadiran HTI. Menurut Gus Aab, ketidakhadiran HTI akan menimbulkan dugaan bahwa HTI benar-benar menyebarkan ajaran khilafah.
Di sisi lain, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Joko Purwanto, justru mempertanyakan forum klarifikasi yang dilakukan di DPRD. Menurut Joko, seharusnya permasalahan ini diselesaikan di forum yang diinisiasi oleh bupati sebagai pengambil kebijakan bukan di DPRD, sehingga tidak menjadi permasalahan yang panjang.
Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi, mengaku sudah mengundang jajaran Forkompimda dalam setiap forum yang membahas HTI. Sayangnya sudah kedua kalinya bupati tidak menghadiri forum yang diinisiasi oleh DPRD Jember tersebut. Karena bupati tidak hadir, maka hasil forum hari ini akan direkomendasikan kepada Bupati Jember untuk segera melakukan tindakan kepada HTI sesuai dengan tahapan dalam aturan organisasi masyarakat. (Fian)
