Barangkali karena daya dukungnya jauh lebih memadai, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, katanya, butuh waktu cuma sehari untuk menyesuaian anggaran menyusul penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur, pak Himawan Estu Bagijo, begitu DAU ditunda, Pemprov Jatim langsung melakukan penyesuaian. Waktunya cuma sehari karena pos-pos belanja langsung yang harus disesuaikan sejatinya sudah diketahui. Sebegitu rupa sehingga Perubahan APBD Pemprov Jatim bisa ditetapkan bulan September.
Sekali lagi, barangkali saja karena daya dukung Pemprov Jatim jauh lebih memadai, terutama daya dukung yang menyangkut Sumber Daya Manusia, sehingga Pemprov Jatim bisa lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi. Dugaan dan prakiraan seperti itu bisa saja salah. Orang yang tidak sependapat dengan prakiraan dan dugaan itu akan mengemukakan alasan, kalau masalahnya terletak pada daya dukung SDM, lalu mengapa 3 kabupaten lain di eks Karesidenan Besuki yang level pemerintahannya sama-sama tingkat Kabupaten Perubahan APBD-nya bisa rampung duluan..?
Sementara ini alasan keterlambatan yang dikemukakan Pemkab Jember adalah “kehati-hatian”, serta kemungkinan DAU yang ditunda bakal cair pada bulan November-Desember. Kalau DAU Jember yang ditunda itu cair November-Desember, DAU tiga Kabupaten di eks Karesidenan besuki tentu juga sama, cair bulan November-Desember. Lalu , kalau alasannya karena Pemkab Jember harus ekstra hati-hati, lalu pertanyaannya adalah apakah berarti Pemprov Jatim dan 3 Kabupaten di eks Karesidenan Besuki ceroboh. Begitu pula kalau alasannya karena harus menyesuaikan aturan, publik bisa saja melontarkan pertanyaan, apakah aturan yang diterapkan dan berlaku untuk Pemprov Jatim dan 3 Kabupaten di eks Karesidenan Besuki berbeda dengan aturan yang diterapkan dan berlaku bagi Kabupaten Jember…?
Begitulah, maka untuk kesekian kalinya disampaikan bahwa harapannya adalah agar di tahun-tahun berikutnya keterlambatan pembahasan Perubahan APBD dan APBD tidak terulang. Sebab, sekali lagi, sampai hari ini anggaran masih dianggap sebagai instrumen utama penggerak roda ekonomi sedemikian rupa sehingga yang berkepentingan adalah orang banyak. (Aga)
