Jember Hari Ini – Khawatir pendapatan daerah bocor, Badan Anggaran DPRD minta Pemkab Jember menambah pos anggaran untuk pengadaan sistem pembayaran pajak terintegrasi online.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi, saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017, Rabu siang. Menurut Ayub, selama ini yang menjadi sorotan publik adalah kebocoran anggaran dari sisi belanja daerah. Padahal, dari sisi pendapatan daerah juga banyak kebocoran anggaran. Ayub mencontohkan penarikan pajak hotel dan restoran sebesar 10 persen dari pendapatan hingga saat ini kurang maksimal. Ayub menegaskan, sistem pembayaran pajak terintegrasi harus digunakan oleh Pemkab seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan swasta untuk mendeteksi pendapatan perusahaan.
Petugas Bapenda yang mengikuti rapat pembahasan KUA-PPAS APBD, Mirfano, mengaku sepakat dengan usulan DPRD Jember. Menurut Mirfano, sistem tersebut nantinya akan terkoneksi langsung dengan kasir hotel dan restoran sehingga Bapenda bisa mengetahui secara riil berapa pemasukan hotel atau restoran setiap bulan. Mirfano optimis nantinya usulan DPRD ini bisa mendongkrak pendapatan asli daerah sebesar 10 hingga 20 persen. (Fian)
