Hearing perwakilan rekanan jasa konstruksi bersama Komisi C DPRD Jember.
Jember Hari Ini – Karena tidak kunjung mendapatkan kejelasan, sejumlah perwakilan rekanan jasa konstruksi Selasa siang mendatangi DPRD Jember meminta proses mediasi. Perwakilan rekanan yang menilai ada kejanggalan dalam pembagian paket pekerjaan penunjukan langsung di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air ini ditemui sejumlah anggota Komisi C DPRD Jember.
Perwakilan rekanan jasa konstruksi, Edi Prasetyo, menuturkan, awalnya rekanan jasa konstruksi menyambut baik perubahan mekanisme pengaturan proyek yang dijalankan PU Bina Marga. Mekanisme tersebut diantaranya dengan menyampaikan informasi secara terbuka, kemudian proses penyerahan company profil, pemeriksaan berkas administrasi, dan kelengkapan lainnya. Namun Edi kemudian mempertanyakan karena meski banyak rekanan yang lolos verifikasi, namun banyak rekanan yang tidak mendapatkan proyek tanpa penjelasan. Padahal, paket proyek jauh lebih banyak dibandingkan rekanan yang menyerahkan company profile.
Hal senada ditegaskan Fathurozi. Rekanan warga Sumbersari ini mengaku tersinggung dengan pernyataan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, Rasyid Zakaria, yang mengatakan rekanan yang tidak mendapat paket proyek karena memiliki catatan buruk di masa lalu. Menurut Fathurozi, jika memang ada rekanan yang memiliki catatan buruk, seharusnya Pemkab menyampaikan pemberitahuan dan menunjukkan pekerjaan mana yang buruk.
Sementara anggota Komisi C DPRD, Rahmad Fachkurniawan, menegaskan, jumlah paket proyek penunjukan langsung di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air sebetulnya cukup banyak. Seharusnya jika menganut azas pemerataan masing-masing rekanan mendapatkan satu proyek, masih ada sisa 200 paket proyek. Rahmad mengaku khawatir permasalahan ini semakin serius jika tidak ada keterbukaan dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air. Seharusnya pihak Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air menyampaikan penjelasan secara tertulis, terkait alasannya menolak rekanan yang sudah mengikuti verifikasi.
Rencananya DPRD Jember akan mengundang Sekda dan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air beserta jajarannya untuk dipertemukan dengan perwakilan rekanan jasa konstruksi sehingga informasi yang diterima tidak hanya sepihak, tetapi langsung bisa diklarifikasi oleh dinas terkait. Namun karena Komisi C dan anggota Fraksi Golkar masih mengikuti bimtek, pertemuan baru bisa di gelar Selasa (25/4/2017) pekan depan. (Fian)
