Di eselon 3 dan 4 cukup banyak yang belum terisi pejabat definitif. Begitu pula dengan beberapa jabatan eselon 2 juga belum terisi. Entah menunggu apa sampai-sampai kursi Sekretaris Kabupaten pun masih diisi Plt.
Begitulah, Wakil Ketua DPRD Jember, pak Ayub Junaidi, melihat kekosongan Sekkab sebagai sebagai biang carut-marut birokrasi di Kabupaten Jember. Katanya, yang seperti ini tidak terjadi pada era kepemimpinan sebelumnya. Kekosongan pejabat definitif Sekkab, menurut pak Ayub, bisa jadi sebagai penyebab rendahnya serapan anggaran. Sebab, Plt Sekkab otoritasnya terbatas. Gerakannya tidak seleluasa pejabat definitif.
Urusan pemerintahan adalah urusan yang dinamis. Urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, urusan penyelenggaraan peerintahan adalah urusan yang tidak bisa menunggu terlalu lama. Beberapa persoalan krusial bahkan harus dijawab hari ini.
Urusan KTP misalnya adalah urusan hari ini. Tidak bisa ditunda-tunda karena warga butuhnya hari ini. Selain itu, KTP diperlukan untuk hampir semua urusan. Mulai dari urusan sekolah, perbankan, hingga pembagian beras sejahtera (rastra).
APBD juga urusan yang jawabannya harus hari ini. Tidak bisa ditunda terlalu lama, karena urusan keseharian warga tetap berjalan, tidak berhenti. APBD adalah urusan yang harus dijaga keberlanjutan dan kesinambungannya. Kalau tahun ini tersendat, bisa dipastikan agenda dan pekerjaan berikutnya menumpuk. Persoalan berakumulasi. Janji politik menjadi sangat kecil kemungkinannya terpenuhi.
Hitung-hitungan sederhananya, kalau 22 janji politik harus dipenuhi dalam tempo lima tahun, maka setiap tahunnya 4,5 janji mesti dituntaskan. Kalau di tahun pertama tidak terpenuhi, maka di tahun kedua yang harus dituntaskan menjadi 9 janji politik. Begitu seterusnya hingga di tahun kelima bisa jadi tidak satu pun janji politik bisa dipenuhi.
Mending kalau rendahnya serapan APBD hanya berimplikasi pada tidak terpenuhinya janji politik. Yang mengkhawatirkan adalah, ketika serapan anggaran rendah, pembangunan tidak berjalan, ekonomi tidak berputar, jalan banyak lubangnya. Malah ada yang bilang namanya bukan lagi jalan berlubang tetapi lubang berjalan. Kalau pembangunan tidak berlangsung, ekonomi tidak bergerak dan berputar, implikasinya dirasakan rakyat. Peluang ekonomi menyempit, kesejahteraan masyarakat merosot, IPM merosot, angka kemiskinan bertambah. Sekarang saja IPM Kabupaten Jember kalah dengan Bondowoso. Inflasinya lebih terkendali Banyuwangi. Pertumbuhan ekonominya, setali tiga uang juga turun.
Presiden saja khawatir yang karena itu menyiapkan sanksi bagi daerah yang serapan APBD-nya rendah. Pesan pak Presiden juga jelas, “uang itu ditunggu rakyat..!!”
Nah, kalau begitu menunggu apa lagi….? (Aga)
