Audiotorial “Pembahasan Perubahan APBD 2017”

Pembahasan Perubahan APBD 2017 berlangsung sejak beberapa hari terakhir. Tentu banyak program yang harus dikerjakan, bahkan dikebut penyelesaiannya, karena tahun kalender anggaran 2017 tinggal beberapa bulan lagi. Selain itu, meski barangkali tidak banyak, tentu juga ada tambahan program baru.

Begitulah, ada program rehabilitasi Pasar tanjung yang kabarnya akan dianggarkan pada Perubahan APBD 2017 dan dialokasikan lagi pada tahun 2018. Karena biaya yang dibutuhkan cukup besar, katanya ada kemungkinan Pemkab Jember akan menggandeng dan bersinergi dengan pemerintah pusat.

Ada pula program yang harus dituntaskan karena belum terwujud meski sudah direncanakan dan dianggarkan, yakni program Satu Desa Satu Dosen. Hambatannya katanya karena Pemkab belum menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pak Eko Heru Sunarso, dalam paparan di DPRD Jember menyampaikan pihaknya berikhtiar menjalin kerjasama dengan Politeknik Jember. Tetapi sayang, kerja sama itu mengalami jalan buntu lantaran  anggarannya kurang mamadai.

Begitulah, yang namanya keinginan tentu sangat banyak. Tetapi tidak semua keinginan bisa dipenuhi karena harus disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Bahkan, jika anggarannya mencukupi, masih diperlukan kecerdasan merumuskan dan menyusun skala prioritas dalam perencanaan.

Pendek kata, selain menyangkut kekuatan anggaran kecerdasan menentukan skala prioritas, kerjasama antar OPD dan antar lembaga adalah syarat lain yang mesti dipenuhi. Sekali lagi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dipahami dan dilihat sebagai sebuah sistem.

Dalam pendekatan sistem, bagian yang satu dengan bagian yang lain saling berkorelasi dan berinteraksi. Pendekatan sistem juga tidak mengizinkan pandangan yang menempatkan bagian tertentu sebagai bagian paling penting. Dalam pendekatan sistem, segenap pranata dan tata krama mesti dipatuhi agar sistem berjalan dan bekerja normal.

Akhirnya, kalau program diharapkan berjalan dan bisa dijalankan, maka membangun hubungan, kerjasama dan komunikasi antar OPD dan antar lembaga sepertinya merupakan syarat yang harus dipenuhi. Melalui kerjasama dan komunikasi itu terbuka ruang bagi masing-masing pihak untuk menyeberangkan gagasan dan mengkritisi yang muaranya adalah saling menggenapi.

Syukur kalau pemahaman dan orientasi berpikirnya sama, yakni bahwa semuanya diarahkan untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya. Syukur kalau pemahaman dan orientasi berpikirnya sama, bahwa uang dan program itu ditunggu rakyat. (Aga)

 

 

 

Comments are closed.