Jember Hari Ini – DPRD Jember akan menentukan sikap terkait polemik keabsahan posisi Kepala Dinas Kesehatan, setelah melakukan konsultasi dan evaluasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni, DPRD Jember baru menerima informasi kalau proses mutasi Kepala Dinas Kesehatan dari Pemkot Probolinggo ke Pemkab Jember awal Oktober ini. Thoif menegaskan, pimpinan DPRD Jember baru melakukan rapat koordinasi setelah rapat paripurna Jumat (13/10/2017) lalu karena padatnya agenda DPRD, salah satunya persiapan rapat KUA-PPAS APBD 2018.
Thoif menjelaskan, DPRD Jember sudah memasukkan 16 item yang menjadi catatan dalam berkas Perubahan APBD 2017, yang dikirimkan kepada gubernur. Setelah proses evaluasi, nantinya polemik terkait kebijakan Kepala Dinas Kesehatan akan dibahas dalam rapat pimpinan DPRD Jember sebelum DPRD menggunakan hak politik.
Thoif menambahkan, keputusan hak politik juga tidak bisa diprediksi apakah menggunakan hak interpelasi atau menggunakan hak angket. Fraksi Gerindra khawatir ada permasalahan hukum terkait seluruh kebijakan dan surat menyurat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan mulai bulan April hingga September lalu karena meski SK mutasi diterima awal Oktober, Bupati Jember Faida sudah melantik Kepala Dinas Kesehatan bulan April lalu. (Fian)
