Jember Hari Ini – Selain mencabut dukungan terkait realokasi APBD, Fraksi Partai Golkar mengusulkan pembahasan R-APBD 2018 dilanjutkan, tanpa melalui persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember meminta realokasi anggaran Rp 125 miliar yang salah satunya untuk honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dibatalkan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jember, Suyitno, mengakui jika seharusnya KUA-PPAS menjadi dasar pembahasan R-APBD, namun situasi dan kondisinya tidak memungkinkan sehingga Golkar mengusulkan jalan tengah dengan tetap melanjutkan pembahasan R-APBD 2018, tetapi tanpa melalui persetujuan KUA-PPAS sebagaimana seharusnya. Golkar sudah mendesak bupati melalui partai pengusung, namun tidak membuahkan hasil karena bupati tetap bersikukuh dengan keinginannya. Sedangkan petunjuk Gubernur Jawa Timur sebagaimana yang ditunggu-tunggu, tidak pernah turun.
Berbeda dengan Fraksi Golkar, Fraksi Partai Gerindra tetap konsisten memperjuangkan realokasi anggaran, khususnya untuk kepentingan GTT-PTT. Sekretaris Fraksi Gerindra, Ardi Pujo Prabowo, menilai DPRD sudah cukup mengalah dengan menurunkan realokasi menjadi Rp 25 miliar untuk GTT dan PTT. Namun Bupati Faida tetap bertahan dengan keinginannya sendiri, tidak merespon usulan DPRD untuk kepentingan GTT-PTT tersebut. (Fathul)
