Jember Hari Ini – Pengamat administrasi publik, Hermanto Rohman M.Ap, menilai Pemkab Jember tidak melakukan open government. Demikian ditegaskan dosen FISIP Universitas Jember ini dalam focus grup diskusi tentang sustainable development goals atau pembangunan berkelanjutan, Selasa pagi.
Menurut Hermanto, penilaian ini bergulir menyusul banyaknya informasi yang tertutup dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Padahal, kata Hermanto, untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, pemerintah harus melakukan open goverment sehingga program yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan, tidak hanya didominasi oleh pemerintah tetapi ada partisipasi dari kelompok masyarakat. Hermanto menilai banyak masyarakat yang belum bisa mengakses informasi terkait rencana pembangunan.
Sementara menurut Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Andri Purnomo, menegaskan, saat ini Pemkab Jember berusaha memperbaiki system terutama kesiapan Sumber Daya Manusia. Sebab, selama ini banyak Sumber Daya Manusia terutama PNS yang baru menjabat di lingkungan Pemkab sehingga membutuhkan penyesuaian. (Fian)
