Dengan demikian, Sekretaris Nasional Fitra Yenny Sucipto menilai, Tata Kelola Keuangan Pemkab Jember, tidak pro rakyat miskin.
Saat mengisi sarasehan tentang mencipatakan Jember bermartabat melalui budaya transparansi, di aula lantai 3 Universitas Jember, Yenny mencontohkan, 20 persen anggaran pendidikan, lebih banyak terserap untuk gaji pegawai.
Sementara alokasi anggaran kesehatan di Jember, sudah lebih 10 persen. Namun masih banyak warga miskin yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai.
Yenny juga menyoroti tentang meningkatnya pendapatan retribusi dari Badan Layanan Umum Daerah, BLUD, yaitu rumah sakit daerah di Jember. Seharusnya, jika mutu pelayanan blud baik, maka seharusnya pendapatan retribusi menurun, bukan justru meningkat.(Ulung)
