Seorang nenek ditemukan gantung diri di Dusun Krajan Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari. Diduga nenek Sami mengakhiri hidupnya gegara tekanan ekonomi. Dikabarkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nenek Sami mengais padi sisa hasil panen.
Dulu di Bangsalsari juga pernah dikabarkan seorang nenek yang terlilit kemiskinan. Bahkan, barangkali agak berlebihan, dikabarkan mengkonsumsi rumput. Kemiskinan bisa dibilang akan selalu ada dan penjelasannya akan panjang. Tetapi jika didekati dari kelangkaan sumber, pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja, akan sedikit gampang memahami mengapa kemiskinan menjadi persoalan di sepanjang sejarah umat manusia. Dengan begitu persoalannya bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan kepedulian sosial masyarakat dan yang lebih penting lagi kepekaan penentu kebijakan.
Ihwal kepedulian sosial, siapapun berharap menggejalanya individualisme tidak mengikis gairah menolong sesama. Dalam beberapa peristiwa masyarakat sudah membuktikannya. Tengok misalnya kepedulian masyarakat setiap kali terjadi bencana. Kegiatan menghimpun dan memobilisasi bantu bergerak begitu cepat, serentak bahkan masif. Gerakan yang sama juga bisa dilihat misalnya melalui pengumpulan koin untuk warga yang sedang ditimpa masalah baik karena sakit yang pengobatannya butuh biaya besar, maupun warga yang sedang berhadapan dengan masalah hukum.
Tetapi, tidak seperti pengelola negara, masyarakat memiliki keterbatasan. Pengelola negara atau penyelenggara pemerintahan punya segalanya. Organisasi besar ini punya daya dukung luar biasa, mulai dari anggaran hingga aparatur yang bertugas di lini paling bawah. Penyelenggara pemerintahan bisa memerintahkan aparaturnya yang berada di lini paling bawah untuk misalnya mendata warga miskin dan terus-menerus memperbaharui data dimaksud. Tidak ada sejengkal wilayahpun yang luput dari proses pendataan sehingga pada saat yang sama juga tidak ada warga yang luput dari sasaran kebijakan jaring pengaman sosial. Lagi pula, adalah negara dan penyelenggara negara yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan warganya. Itu pula sebabnya di dalam konstitusi disebutkan warga miskin menjadi tanggung jawab negara.
Begitulah, jika dalam kebijakan distribusi dan alokasi anggaran penentu kebijakan bisa menyediakan 1 ambulans di setiap desa, maka mestinya penentu kebijakan juga bisa membuat kebijakan sejenis dengan misalnya, 1 desa 1 satgas sapu bersih warga miskin. (Aga)
