Hal itu perlu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember, Miftahul Ulum, mengingat adanya makelar APBD yang meminta jatah anggaran. Menurut Ulum, keberadaan makelar APBD seringkali membuat program pembangunan salah sasaran dan tumpang tindih.
Kata Ulum, makelar APBD itu biasanya berasal dari orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Mereka meminta jatah anggaran dengan tidak melihat kebutuhan riil dari masyarakat.
Di satu sisi, pemkab tidak memiliki data kongkrit tentang kebutuhan masyarakat, sehingga permintaan anggaran oleh makelar jabatan sulit diverifikasi oleh pemkab.
Pemkab, kata Ulum, harusnya berani menolak permintaan makelar APBD itu, jika memang programnya tumpang tindih atau tidak tepat sasaran. (Ely)
