Demikian diungkapkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jember, Sisharyanto kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, terkait konsultasi Kepala PU Cipta Karya, Merwin Lusiani, Senin siang.
Sisharyanto menjelaskan, Kepala Dinas PU Cipta Karya melakukan konsultasi, bagaimana menyikapi permohonan penambahan waktu realiasasi proyek Jember Sport Garden (JSG). Hal itu dilakukan karena dia tidak ingin terbelit kasus, jika meloloskan permohonan penamahan waktu untuk mega proyek 200 milyar rupiah tersebut.
Dalam peraturan perundang-undangan, ada ketentuan penambahan waktu selama 50 hari. Namun, penambahan waktu akan diikuti dengan pembayaran denda setiap hari. Jika pelaksana proyek sanggup menyelesaikan proyek selama 30 hari, maka denda yang dibayar selama 30 hari. Besar denda ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kejaksaan kemudian merekomendasikan agar pelaksana proyek diberi kesempatan selama 50 hari. Jika pelaksana proyek tidak bisa menyelesaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan, baru Dinas PU Cipta Karya melakukan pemutusan kontrak.
Sisharyanto menambahkan, kontrak kerja pelaksanaan proyek JSG selama 480 hari. Sehingga pemberlakuan denda sudah dimulai sejak perpanjangan kontrak bulan ini. Konsultasi ke kejaksaan, merupakan tindak lanjut pasca rapat dengar pendapat antara Dinas PU Cipta Karya dengan Komisi D DPRD Jember. (Hafit)
