Rabu siang, anggota Komisi D, Latif Najmudin mengungkapkan, banyak bantaran sungai yang justru jadi areal tanaman palawija. Bantaran sepanjang sungai Bondoyudo, misalnya, digunakan sebagai lahan tanaman yang menyebabkan penyempitan sungai. Seharusnya, bantaran sungai ditanami pohon sebagai penyangga dan penyerap air.
Hal senada disampaikan anggota Komisi D lainnya, Saman Hudi. Pemkab harus segera bertindak tegas membersihkan bantaran sungai yang dipakai sebagai lahan pertanian, untuk mengurangi reskio banjir dan jebolnya Tanggul. Apalagi, ada indikasi lahan bantaran sungai itu disewakan dibawah tangan.
Sementara itu menurut Kepala BPBD Jember, Suhanan, pekan ini BPBD akan menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan SKPD yang berkaitan dengan masalah banjir seperti Dinas Pengairan dan Dinas Perhubungan.
Terkait dengan sewa bantaran sungai, Suhanan menyerahkan sepenuhnya perkara itu kepada aparat penegak hukum.
Sementara Kepala Dinas PU Pengairan, Joko Santoso menegaskan, tidak ada bantaran sungai yang disewakan di bawah tangan. Semuanya resmi sewa atas seizin Dinas Pengairan. Sewa bantaran sungai itu bisa dilakukan asal memenuhi syarat teknis. Biasanya, disewakan kepada orang yang tidak punya rumah. Prinsipnya, selama aset bantaran bisa bernilai ekonomis dan tidak merugikan, Dinas Pengairan akan menyewakannya.
Joko mengakui, memang ada yang menempati bantaran sungai secara ilegal. Namun jika ditegur, mereka akan segera mengurus izin sewanya. (Ulung)
