Hingga akhir bulan ini, Pemkab Jember belum mendapatkan kepastian usulan tambahan quota pupuk bersubsidi dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat komisi B DPRD Jember dengan dinas pertanian, dinas kehutanan dan perkebunan serta produsen pupuk. Padahal komisi pemantau pupuk dan pestisida, KP 3 sudah mengusulkan penambahan kuota pupuk, karena kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi di beberapa wilayah. Kepala Dinas Pertanian Pemkab Jember, Hari Wijayadi menegaskan, dinas pertanian sudah mengusulkan penambahan kuota pupuk bersubsidi kepada dinas pertanian propinsi Jawa Timur. Untuk diteruskan kepada pemerintah pusat, namun hingga kini tidak ada kejelasan, apakah usulan tersebut disetujui atau justru ditolak. Pemkab Jember mengusulkan tambahan pupuk urea bersubsidi sebanyak 19.039 ton, SP-36 sebanyak 9.694 ton, ZA sebanyak 5.575 ton, NPK sebanyak 17.888 ton, dan pupuk organik sebanyak 7.108 ton.
Kelangkaan pupuk yang terjadi di jember karena alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2013 berkurang, sehingga berdampak pada musim tanam tahun ini. Untuk mengatasi kelangkaan pupuk, dinas pertanian bersama produsen pupuk melakukan pergeseran jatah pupuk setiap bulan. Dinas pertanian berharap petani melakukan pemupukan berimbang, untuk menjaga kesuburan tanah. Tahun ini kuota pupuk bersubsidi di Jember masih jauh dari rencana definitif kebutuhan kelompok, RDKK petani. Hal ini diperparah dengan berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi tahun lalu, sehingga wajar terjadi kekurangan pupuk. RDKK petani di Jember tercatat kebutuhan pupuk urea bersubsidi sebanyak 91.190 ton, namun hanya diberikan kuota sebanyak 72.151 ton, kemudian rdkk untuk SP-36 sebanyak 11.672,65 ton, tetapi hanya mendapat alokasi 3,906 ton. Berkurang kuota pupuk tersebut, karena naiknya harga pupuk. Hari menambahkan untuk mengantisi kekurangan pupuk, hari menghimbau petani supaya menggunakan pupuk organik. Anggota Komisi B DPRD Jember, KH Syamsul Hadi Baihaqi menyayangkan terjadinya kelangkaan pupuk, yang terus berulang. Dia berharap pemerintah terkait bisa mencari terobosan program, sehingga kelangkaan pupuk tidak terjadi lagi. hafid

