Jember Hari Ini – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember mulai memperkuat upaya pencegahan pelanggaran demokrasi sejak dini dengan mengajak masyarakat menolak politik uang, penyebaran hoaks, isu sara, serta ujaran kebencian. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pemilu dan pemilihan di kabupaten jember, termasuk menyongsong pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2027 dan pemilu 2029.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Kabupaten Jember dan Pemerintah Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, yang berlangsung di balai Desa Sidomukti, Selasa (02/06/2026).
Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Sanda Aditya, mengatakan, Desa Sidomukti dipilih sebagai desa percontohan gerakan anti politik uang, hoaks, isu sara, dan ujaran kebencian. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bawaslu RI yang mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, dalam membangun budaya demokrasi yang sehat.
Menurutnya, desa sidomukti menjadi desa pertama yang ditunjuk karena memiliki sistem informasi digital desa yang dinilai terbaik di Jawa Timur. Kedepan, Bawaslu akan mengembangkan program serupa di desa-desa lain agar semangat menolak praktik politik uang dan berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Jember.
Sanda menegaskan, kampanye penolakan terhadap politik uang, hoaks, isu SARA, dan ujaran kebencian menjadi salah satu fokus utama Bawaslu dalam menjaga kualitas dan integritas setiap proses pemilihan.
Sementara itu, Kepala Desa Sidomukti, Sunardi Hadi Prayitno, menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya politik uang dan informasi menyesatkan tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga relevan untuk berbagai proses demokrasi di tingkat desa.
Ia menilai pesan yang disampaikan bawaslu sangat penting menjelang pelaksanaan Pilkades serentak 2027 yang akan diawali dengan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Nantinya, BPD memiliki peran strategis dalam membentuk panitia penyelenggara Pilkades.
Dengan adanya kerja sama tersebut, Desa Sidomukti diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam membangun budaya politik yang sehat, berintegritas, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencederai demokrasi. (Hafit)
