Jember Hari Ini – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember meminta Pemerintah Kabupaten Jember memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027. Sejumlah program yang dinilai mendesak diharapkan mendapat alokasi anggaran memadai.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, dalam penyampaian pandangan fraksi, Selasa (28/07/2026), mengusulkan empat program prioritas yang perlu menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Usulan pertama berkaitan dengan kesejahteraan 8.344 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu. Menurut Widarto, masih ditemukan pegawai yang menerima honor dibawah Rp1 juta per bulan. Ia meminta pemerintah daerah memastikan penghasilan P3K paruh waktu tidak berada dibawah angka tersebut agar tidak menambah angka kemiskinan akibat rendahnya pendapatan aparatur.
Sorotan kedua ditujukan pada penanganan sampah. Widarto menilai Pemkab Jember perlu menyiapkan anggaran yang lebih serius untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah, menyusul masih rendahnya penilaian kementerian lingkungan hidup terhadap pengelolaan sampah di Jember pada 2025. Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung sekaligus memperkuat edukasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah organik.
Prioritas ketiga adalah pembangunan infrastruktur desa. Menurutnya, berkurangnya alokasi dana desa harus diimbangi dengan peran APBD 2027 melalui peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan agar kondisi jalan dan fasilitas umum desa tidak semakin tertinggal.
Selain itu, Widarto juga mendorong pemberian insentif pajak bagi masyarakat kategori desil 1 serta keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan tersebut dinilai dapat meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian.
Dengan proyeksi APBD Jember 2027 mencapai Rp4,521 triliun, Widarto berharap keempat usulan tersebut dapat diakomodasi sehingga kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Saat ini, rancangan KUA-PPAS APBD 2027 masih dalam tahap pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember bersama tim anggaran pemerintah daerah sebelum nantinya disepakati bersama Pemerintah Kabupaten Jember. (Hafit)
