Jember Hari Ini – Pemerintah Kabupaten Jember memastikan rencana pinjaman daerah senilai Rp786,57 miliar akan dilunasi sebelum masa jabatan Bupati Jember, Muhammad Fawait, berakhir. Skema pembayaran pinjaman tersebut disiapkan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) sehingga tidak membebani pemerintahan berikutnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Achmad Imam Fauzi, Jumat (31/07/2026) menjelaskan pinjaman daerah diajukan kepada lembaga keuangan nonbank melalui kementerian keuangan, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Nilai pinjaman yang diajukan mencapai Rp786 miliar 573 juta 180 ribu.
Menurut fauzi, pemerintah pusat akan melakukan kajian menyeluruh terhadap kemampuan keuangan daerah sebelum pinjaman disetujui, termasuk menilai skema pengembaliannya melalui dana TKD. Dana transfer tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat yang penggunaannya tidak ditentukan secara khusus sehingga dapat dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman daerah.
Ia menambahkan, kemampuan fiskal Kabupaten Jember juga ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diperkirakan mencapai sekitar Rp250 miliar.
Karena itu, pelunasan pinjaman diyakini tidak akan mengurangi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun mengganggu program pembangunan. Bahkan, seluruh kewajiban pinjaman ditargetkan selesai sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Muhammad Fawait sehingga tidak menjadi beban bagi kepala daerah periode berikutnya.
Dalam rancangan APBD 2027, ruang fiskal Kabupaten Jember diproyeksikan meningkat menjadi Rp4,52 triliun. Namun, pada saat yang sama, belanja daerah juga diperkirakan mencapai Rp5,5 triliun sehingga masih terdapat defisit anggaran.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah menyiapkan strategi pembiayaan melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2026 sebesar Rp200 miliar 472 juta 335 ribu serta pinjaman daerah senilai Rp786 miliar 573 juta 180 ribu.
Dana pinjaman itu direncanakan digunakan untuk empat sektor prioritas, yakni Rp130 miliar bagi RSD dr. Soebandi untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan, Rp56,5 miliar untuk RSD Balung guna pembangunan gedung dan pengadaan tempat tidur pasien, Rp400 miliar bagi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk pembangunan infrastruktur, serta Rp200 miliar bagi dinas perhubungan untuk pengadaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU).
(Hafit)
