Jember Hari Ini – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember mulai mengerucutkan pembahasan rencana pinjaman daerah senilai Rp786,5 miliar yang tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2027. Setelah melakukan konsultasi ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta, Fraksi Nasdem menyatakan mendukung rencana pinjaman tersebut dengan sejumlah catatan.
Pinjaman daerah itu direncanakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta pengembangan layanan rumah sakit. Sebelumnya, usulan tersebut sempat memunculkan perbedaan pandangan di internal Banggar DPRD Jember.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jember, David Handoko Seto, Kamis (06/08/2026), mengatakan perubahan sikap fraksinya terjadi setelah banggar memperoleh penjelasan langsung dari PT SMI mengenai mekanisme pembiayaan dan skema pinjaman daerah.
Menurut David, pada awal pembahasan Fraksi Nasdem masih mengkhawatirkan dampak pinjaman terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Jember di masa mendatang. Namun setelah mendapatkan penjelasan secara rinci, pinjaman tersebut dinilai menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang relatif ringan untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama pada sektor infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, dan fasilitas kesehatan.
Meski memberikan dukungan, fraksi nasdem meminta agar besaran pinjaman dihitung kembali secara rinci sesuai kebutuhan setiap program. Selain itu, penggunaan anggaran hasil pinjaman harus mengacu pada skala prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
David juga menjelaskan bunga pinjaman yang ditawarkan PT SMI lebih rendah dibandingkan pinjaman perbankan. Skema bunga pun tidak dikenakan secara tetap, melainkan hanya dihitung berdasarkan dana yang telah dicairkan dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan, pembahasan lanjutan rancangan KUA-PPAS 2027 antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih menunggu hasil konsultasi Banggar ke kementerian keuangan.
Meski demikian, DPRD telah menjadwalkan pembahasan bersama pada Jumat (07/08/2026). Pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan kesiapan tapd untuk melanjutkan proses pembahasan dokumen anggaran tersebut. (Hafit)
