Jember Hari Ini – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menyoroti pencairan anggaran Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) tahun 2023 untuk SMA dan SMK swasta di Jawa Timur. MAKI mempertanyakan proses pencairan hingga penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disebut berlangsung dalam waktu sangat singkat.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, menyebut, anggaran BPP tahun 2023 mencapai hampir Rp1,7 triliun untuk 1.805 kepala sekolah SMA dan SMK swasta di Jawa Timur. Pencairan disebut berlangsung pada 26 Desember 2023, kemudian LPJ diseragamkan dan diselesaikan pada 27 serta 29 Desember 2023.
Menurut Heru, kondisi tersebut perlu diperjelas karena terdapat anggaran sekolah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ia mencontohkan terdapat sekolah yang menerima anggaran Rp3,4 miliar hingga Rp15 miliar, sehingga penggunaan dana dalam waktu hanya beberapa hari dinilai perlu diperiksa.
Heru juga menegaskan, pengadaan seharusnya tidak dilakukan dengan cara berutang terlebih dahulu sebelum anggaran dicairkan. Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana anggaran dalam jumlah besar tersebut direalisasikan dan dipertanggung-jawabkan dalam waktu yang sangat singkat menjelang tutup tahun anggaran.
Lebih jauh Heru mengatakan, atas persoalan tersebut MAKI Jawa Timur berencana menggabungkan persoalan dari sejumlah cabang dinas dalam satu rangkaian aksi di tingkat provinsi untuk meminta penjelasan dan transparansi terkait pencairan, penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran BPP tahun 2023. (Rusdi)
