Jember Hari Ini – Upaya mewujudkan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) di Kabupaten Jember masih menghadapi sejumlah persoalan serius.
Hasil pendampingan Community Based Rehabilitation (CBR) Worker bersama Perpenca dan Tanoker Jember menemukan tiga masalah utama, mulai dari ketidaksinkronan data, fasilitas publik yang belum aksesibel, hingga kuatnya stigma terhadap OYPMK di Jember.
Temuan tersebut disampaikan Tim CBR Worker, Alfin Qomar dan Wahyudi Zaqi, berdasarkan pendampingan langsung terhadap penyandang disabilitas dan OYPMK di Kecamatan Silo, Ledokombo, dan Arjasa, Kamis (24/09/2026). Program pendampingan ini merupakan bagian dari kemitraan internasional, yang dijalankan NLR Indonesia bersama Tanoker dan Perpenca Jember sebagai komunitas lokal.
Alfin Qomar mengungkapkan, persoalan pertama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian data penyandang disabilitas antara pemerintah dan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, data yang dimiliki dinas terkait lebih banyak mencatat kelompok lanjut usia, sementara pendamping menemukan banyak anak dan remaja usia 4 hingga 24 tahun yang membutuhkan penanganan.
Selain persoalan data, proses birokrasi dalam pemenuhan kebutuhan alat bantu juga dinilai belum responsif. Alfin mengatakan, pengajuan alat bantu seperti kursi roda ke dinas sosial sering kali membutuhkan waktu berbulan-bulan dan belum segera terealisasi. Kondisi tersebut membuat CBR worker harus memberikan pendampingan secara mandiri kepada sekitar 25 anak. Pihaknya juga menyoroti masih adanya penyandang disabilitas yang belum memiliki identitas kependudukan.
Persoalan kedua berkaitan dengan aksesibilitas fasilitas publik, termasuk gedung pemerintahan.
Sementara itu, Wahyudi Zaqi menambahkan, penyandang disabilitas pernah diundang untuk mengikuti diskusi di kantor pemerintahan, namun ruang pertemuan berada di lantai dua tanpa dilengkapi ramp maupun lift. Menurutnya kondisi tersebut merupakan contoh belum ramahnya akses untuk penyandang disabilitas.
Masalah ketiga adalah masih kuatnya stigma terhadap OYPMK di tingkat desa. Mereka masih menghadapi pengucilan karena adanya anggapan bahwa kusta merupakan penyakit akibat kutukan. Stigma tersebut bahkan membuat sebagian OYPMK enggan mengakses layanan kesehatan.
Di sisi lain, pendamping juga menemukan persoalan pengasuhan anak penyandang disabilitas. Sejumlah anak harus diasuh oleh kakek atau nenek karena orang tua mereka bekerja di luar negeri atau mengalami perceraian. Kondisi ini membuat kebutuhan pengasuhan dan pendampingan anak menjadi semakin kompleks.
Untuk merespons berbagai persoalan tersebut, pihaknya mendorong sejumlah masukan. Di antaranya memperhatikan perubahan perilaku anak untuk mencegah perundungan terhadap anak dengan Down Syndrome, memberikan dukungan psikososial kepada kakek dan nenek yang menjadi wali, serta meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas dan OYPMK.
Penguatan melalui perluasan jaringan Sekolah Luar Biasa (SLB) dari satu menjadi lima lokasi, pemulihan dokumen administrasi kependudukan seperti KK dan KIA untuk mengaktifkan kembali layanan BPJS, serta mendorong sekolah formal menerapkan pendidikan yang lebih inklusif.
Selain itu, meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) berbasis industri kreatif.
Melihat berbagai persoalan tersebut, tanoker bersama Perpenca Jember mendorong pemerintah Kabupaten Jember segera melakukan sinkronisasi data penyandang disabilitas berdasarkan kondisi riil di lapangan. Pemkab juga diminta membenahi fasilitas publik agar lebih mudah diakses penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. (Ulil)
