Jember Hari Ini – Perumda Perkebunan Kahyangan Jember ternyata masih memiliki tunggakan pajak daerah sekitar Rp2 miliar untuk periode 2023 hingga 2025. Tunggakan tersebut merupakan kewajiban pajak selama tiga tahun yang belum diselesaikan oleh manajemen sebelumnya.
Direktur Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, Gogot Cahyo Baskoro, Kamis (12/11/2026) mengungkapkan, total tunggakan pajak perusahaan sebelumnya mencakup periode lima tahun, mulai 2021 hingga 2025. Namun, seiring membaiknya kinerja perusahaan dan capaian laba pada 2026, manajemen mulai menyelesaikan kewajiban tersebut secara bertahap.
Gogot menjelaskan, pihaknya telah melunasi tunggakan pajak untuk periode 2021 dan 2022 dengan nilai sekitar Rp1,1 miliar. Sementara untuk kewajiban pajak tahun berjalan 2026, perusahaan telah mengalokasikan pembayaran sekitar Rp1,6 miliar.
Dengan mempertimbangkan kondisi arus kas perusahaan, sisa tunggakan sekitar Rp2 Miliar untuk periode 2023 hingga 2025 akan diselesaikan secara bertahap. Skemanya, perusahaan akan membayar kewajiban pajak dua tahun sekaligus dengan menggunakan laba pada tahun-tahun berikutnya. Pajak tahun 2023 ditargetkan dibayar pada 2027, pajak tahun 2024 pada 2028, sedangkan tunggakan tahun 2025 ditargetkan lunas pada 2029.
Gogot yang mulai menjabat sebagai direktur utama sejak 31 Mei 2026 itu menambahkan, Perumda Kahyangan sebenarnya sudah mulai membukukan keuntungan sekitar Rp1,1 miliar pada 2025. Namun, pada periode tersebut belum dilakukan penyelesaian tunggakan pajak daerah. Berdasarkan hasil audit internal, kondisi perusahaan juga masih masuk kategori triple B (BBB) atau tergolong kurang sehat.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengapresiasi kinerja direksi baru Perumda Kahyangan yang berhasil membukukan keuntungan sekitar Rp5,9 miliar pada 2026, setelah bertahun-tahun mengalami kerugian.
Dengan membaiknya kondisi keuangan perusahaan, Komisi C berharap Perumda Kahyangan tidak hanya mampu mempertahankan keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember. Setoran PAD yang diharapkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Penyelesaian tunggakan pajak secara bertahap hingga 2029 diharapkan dapat menuntaskan kewajiban perusahaan sekaligus menjaga stabilitas arus kas perumda kahyangan yang mulai menunjukkan perbaikan kinerja keuangan. (Hafit)
