Jember Hari Ini – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember mencapai Rp352 miliar. Piutang pajak yang terakumulasi sejak tahun 2013 hingga Oktober 2026 tersebut, sebanyak Rp175 miliar diantaranya masuk kategori macet atau sulit tertagih.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember, Ahmad Imam Fauzi, Jumat (13/11/2026) menjelaskan, saat kewenangan pemungutan PBB diserahkan dari KPP Pratama kepada Pemkab Jember pada 2013, pemerintah daerah mewarisi piutang pajak sekitar Rp82 miliar. Jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai Rp352 miliar pada Oktober 2026.
Bapenda mengelompokkan piutang PBB dalam empat kategori berdasarkan tingkat kelancaran penagihan, yakni lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dari total piutang tersebut, sekitar Rp105 miliar masuk kategori diragukan, sedangkan Rp175 miliar lainnya tergolong macet.
Imam Fauzi mengakui, seluruh piutang tersebut tercatat dalam laporan keuangan Pemkab Jember dan menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi C DPRD Jember, Iqbal Wilda Fardana, Jumat (13/11/2026), meminta Bapenda mengusut tuntas penyebab membengkaknya tunggakan PBB. Komisi C merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pajak dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).
Menurut Iqbal, penelusuran diperlukan untuk memastikan penyebab tingginya piutang, termasuk kemungkinan adanya wajib pajak yang sebenarnya sudah melunasi kewajibannya, tetapi pembayaran tersebut tidak masuk ke kas pemerintah daerah.
Selain penelusuran tunggakan, Iqbal juga meminta Bapenda memperluas sosialisasi berbagai inovasi pembayaran pajak untuk memudahkan masyarakat. Diantaranya melalui aplikasi pembayaran langsung, Qris, Mobile Banking, dan sejumlah kanal pembayaran digital lainnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban pajaknya sekaligus mencegah penambahan piutang PBB di Kabupaten Jember. (Hafit)
