MUI Jember Sambut Pengesahan UU Perampasan Aset, Dorong Hukuman Mati bagi Koruptor

Rapat Paripurna DPRD RI dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Jember Hari Ini – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember menyambut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset menjadi undang-undang oleh DPR RI pada kamis (19/11/2026). Undang-undang tersebut akhirnya disahkan setelah 18 tahun lalu, diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

MUI menilai regulasi tersebut penting untuk memastikan kekayaan negara hasil tindak pidana korupsi tidak terus dinikmati oleh pihak-pihak yang memperolehnya secara ilegal.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Jember, Faiz Kurnia, mengatakan, MUI Jember sebelumnya telah menyampaikan dukungan terhadap pembentukan undang-undang perampasan aset sekaligus mendorong adanya hukuman mati bagi koruptor.

Pandangan tersebut juga telah disampaikan dalam Forum Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada 31 Oktober hingga 1 November 2026. Dalam forum yang diikuti perwakilan Komisi Fatwa MUI kabupaten dan kota se-Jawa Timur tersebut, salah satu materi pembahasannya adalah hukuman mati bagi koruptor dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Menurut Faiz, korupsi merupakan kejahatan pencurian yang dampaknya merugikan masyarakat luas. Sebab, kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk memenuhi hak masyarakat justru dinikmati oleh segelintir orang melalui cara-cara ilegal.

Faiz berharap, pengesahan UU perampasan aset menjadi langkah konkret untuk menjaga kekayaan negara sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan hak yang semestinya.  

Terkait hukuman mati bagi koruptor, Faiz mengatakan, MUI juga mendorong agar hukuman tersebut menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan, terutama jika tindak pidana korupsi dilakukan dengan tingkat kejahatan dan kerugian negara yang sangat besar. Meski demikian, penerapannya tetap harus memperhatikan prosedur hukum serta ketentuan yang berlaku.

Faiz menegaskan, MUI Jember memiliki perhatian terhadap penguatan pemberantasan korupsi, baik melalui mekanisme perampasan aset maupun penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelakunya. (Ulil)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*
*