Khawatir Ditolak Bupati, DPRD Jember Batalkan Rapat Paripurna Pengesahan Raperda RTRW

WAKIL KETUA DPRD - MIFTAHUL ULUM USAI RAPAT

Wakil Ketua DPRD Jember, Miftahul Ulum.

Rencana rapat paripurna pengesahan raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), akhirnya dibatalkan karena anggota dewan khawatir raperda itu ditolak oleh Bupati Jember MZA Djalal.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jember, Miftahul Ulum, DPRD Jember khawatir nasib raperda ini sama dengan perda perlindungan pasar tradisional yang ditolak ditandatangani oleh Bupati Jember.  DPRD Jember akan menunggu hasil konsultasi kepada Pemprov dan Pemerintah Pusat. Mereka tidak mau kalau pembaharan raperda RTRW yang berjalan hampir selama 1 tahun, sia-sia.

Ulum menegaskan, sebenarnya pansus raperda RTRW sepakat dengan keputusan badan musyawarah, agar raperda RTRW langsung dibawa ke rapat paripurna. Namun Ulum mengakui, masih ada catatan sebelum rapat paripurna digelar, terkait keinginan Pemkab memasukkan izin eksploitasi tambang ke dalam raperda tersebut. Sedangkan anggota dewan hanya membolehkan pihak ketiga melakukan eksplorasi atau penelitian saja. DPRD Jember menilai proses eksploitasi tambang, justru membawa dampak negatif untuk lingkungan. Akhirnya pimpinan DPRD Jember melakukan komunikasi dengan Bupati dan belum ada kata sepakat terkait raperda RTRW.

Ulum menambahkan, jika tetap tidak ada titik temu, Pemerintah Pusat akan turun tangan memfasilitasi penyelesaian raperda tersebut. (Hafit)

Comments are closed.