Nasib raperda RTRW akan semakin terkatung-katung, karena hingga saat ini Bupati Jember MZA Djalal, belum memastikan penyelesaian kontroversi pasal tambang. Bahkan, kata Bupati, bola panas raperda RTRW masih berada di ranah DPRD Jember, bukan di Bupati. Pemkab, katanya, masih akan melakukan konsultasi ke Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat. Sebab, RTRW Jember merupakan bagian tak terpisahkan dari RTRW Jawa Timur dan nasional. Oleh karena itu, jika tidak ada titik temu antara Pemkab dan DPRD, seharusnya bersama-sama menghadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pusat, untuk mencari penyelesaian.
Bupati Djalal juga menyatakan tidak bersikukuh mempertahankan persoalan tambang, yang penting raperda RTRW sesuai dengan RTRW provinsi dan nasional. Hingga saat ini, pembahasan belum selesai, masih ada ruang dan waktu untuk menyelesaikan. Apalagi secara formal, raperdda tersebut belum diserahkan ke Bupati. Tetapi masih dibahas oleh anak buahnya bersama anggota dewan.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jember, Miftahul Ulum berharap, polemik raperda bisa segera dituntaskan. Ia membantah tidak disahkannya raperda itu sebagai bentuk kongkalikong antara Pemkab dan DPRD. Ia khawatir jika DPRD Jember memaksakan paripurna pengesahan raperda tersebut. Sebab, Pemkab meminta dewan supaya jangan terburu-buru menggelar paripurna pengesahan raperda RTRW, sebelum memasukkan pasal 46 tentang tambang. (Hafit)

