anggota DPRD Jember dari PKS, dr. Yuli Prianto
Pengamat politik Universitas Jember, Joko Susilo mengingatkan anggota DPRD Jember agar mempertimbangkan saat mengajukan kredit di bank, agar tidak mempengaruhi kenerjanya. Menurut Joko Susilo, sah-sah saja anggota dewan yang menjaminkan SK untuk mengajukan kredit di bank, namun semuanya harus dipertimbangkan agar tidak mempengaruhi tugas sebagai anggota dewan. Terbersit rasa khawatir, kalau anggota dewan membawa gaji yang tidak layak, kinerjanya tidak akan maksimal. Karena dia disibukan dengan usaha menambah penghasilan, untuk mencukupi kebutuhannya. Karena itu, Joko mengajak masyarakat untuk mengawasi kerja anggota dewan. Ketika memiliki gaji melimpah ataupun sedikit, mereka tetap harus bekerja secara profesional. Anggota dewan yang masih tengok kanan-kiri, dan mendapatkan dana tidak wajar akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat. Sementara anggota DPRD Jember dari PKS, Dokter Yuli prianto melarang kadernya mengajukan pinjaman multiguna dari bank Jatim dengan meng-agunkan SK-nya. Sebab dia khawatirkan kinerja mereka turun, karena disibukkan dengan cicilan bank. Selain itu masih banyak kebutuhan pendanaan partai dari tingkat kabupaten hingga pusat. Anggota dprd tingkat kabupaten menerima take home pay THP antara 15 juta hingga 19 juta rupiah per bulan. Namun berdasarkan pengalaman anggota dewan periode lalu, ada sejumlah anggota dewan yang hanya membawa pulang gaji berkisar antara 1,5 hingga 2 juta rupiah. Bahkan ada yang kurang dari 1 juta rupiah. Hafid
