Korlab aksi tolak Undang-Undang Pilkada, Agus Hadi Santoso
Sejumlah elemen masyarakat, rabu siang, mendatangi DPRD Jember, mempertanyakan keputusan DPR RI mengesahkan undang-undang pilkada. Menurut korlab aksi, Agus Hadi Santoso, undang-undang pilkada yang baru justru merampas hak konstitusi rakyat. Karena itu mereka mendesak presiden SBY mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undangan, atau perppu. Jika presiden SBY tidak menggulirkan kebijakan tersebut, mereka mendesak pemerintah menetapkan kabupaten jember menjadi wilayah otonom, seperti aceh. Mereka mengancam akan membawa massa yang lebih banyak, untuk mendatangi DPRD Jember. hafid
