Pemalsuan Dokumen Proyek, Modus Umum Kasus Korupsi ADD

MUHAMMAD HAMBALIYANTO

Muhammad Hambaliyanto

Seluruh modus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) hampir sama, yakni dengan memalsukan dokumen pelaporan proyek yang dananya dianggarkan dalam ADD.

Catatan Prosalina FM, dalam 2 tahun terakhir sudah ada 3 kepala desa yang ditahan karena diduga menyelewengkan  ADD. Ketiganya adalah  Sunanjar, mantan Kades Paseban Kecamatan Kencong, SK, mantan Kades Arjasa Kecamatan Arjasa, serta mantan Kades Jatisari Kecamatan Jenggawah berinisial SG.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember, Muhammad Hambaliyanto, tahun 2013 lalu Kejaksaan Negeri Jember  menyeret Sunanjar ke Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya dan divonis bersalah. Tahun ini, SK dan SG menjalani sidang kasus dugaan korupsi yang sama. Bahkan, SK yang kini terpilih sebagai anggota dewan dari PPP tidak bisa menjalankan tugas, karena menjalani masa tahanan di Lapas Klas IIA Jember.   

Sedangkan kasus yang membelit tersangka SG, baru memasuki tahapan pelimpahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti, Jumat (10/10/2014) siang kemarin. SG langsung ditahan karena tidak alasan pembenar untuk mengabulkan permohanan penangguhan atau pengalihan status tahanan. Tersangka SG diduga melakukan penyelewengan dana ADD tahun 2012 dan 2013 hingga negara dirugikan sekitar Rp 265 juta.

Para tersangka korupsi ADD dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Tentang Penyalahgunaan Wewenang, dan Pasal 9 Tentang Pemalsuan Dokumen, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Indikasi penyelewengan dalam kasus korupsi ADD antara lain tunjangan perangkat desa, RT dan RW. Selain itu, sejumlah proyek tidak dikerjakan tetapi membuat laporan pelaksanaan proyek, sehingga seluruh dananya bisa dicairkan. (Hafit)

Comments are closed.