Harga BBM sudah naik. Soal dampaknya, belum naik saja sudah berdampak. Orang pintar menyebutnya dampak psikologis. Yang merasakan pastilah rakyat kecil. Itu sebabnya, pemerintah menyertai kebijakan kenaikan harga BBM dengan bantalan sosial. Tujuannya, agar rakyat kecil tidak semakin terbebani. Tengok saja program Kartu Sakti. Ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Selanjutnya, subsidi BBM katanya dialihkan untuk sektor-sektor yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Setiap kali harga BBM naik, rakyat selalu dalam posisi terkena dampaknya. Rakyat juga menjadi sasaran imbauan dan seruan agar tidak berlaku konsumtif dan mengencangkan ikat pinggang. Tidak ada yang salah dengan seruan itu. Yang keliru adalah kalau seruan itu tidak diiringi dan dibarengi dengan perilaku yang sama di kalangan petinggi dan pejabat.
Rakyat justru menyaksikan perilaku pejabat serta wakil rakyat yang kurang, bahkan tidak memperlihatkan empati dan kepekaan sosial. Ada pejabat yang gajinya ratusan juta tetapi masih saja korupsi. Begitu pula dengan wakil rakyatnya, tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat. Datang ke sidang membawa mobil mewah miliaran rupiah mulai dari merek Lamborgini hingga Bentley.
Pemerintah sudah dan sepertinya akan terus menerbitkan aturan yang membatasi pejabat. Contohnya adalah aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun 2015 nanti pejabat negara yang mantu hanya boleh mengundang 400 tamu . Agenda rapat juga tidak lagi dengan mudah dilaksanakan di hotel mewah. Perjalanan dinas juga begitu, sangat dibatasi.
Rakyat pasti berharap aturan dan pembatasan itu efektif, lalu bisa menghemat anggaran. Lebih dari itu membiasakan pejabat, juga wakil rakyat, berlaku sederhana lantas melahirkan empati, kepekaan sosial sekaligus keteladanan.
Keteladanan, memang benar, bukan satu-satunya faktor. Tetapi tidak sedikit yang berpendapat negeri ini sedang krisis keteladanan. Di kala rakyat kesulitan, para pejabat dan keluarganya malah plesir dan belanja ke luar negeri. Berobatpun seperti merasa lebih afdol ke luar negeri. Wakil rakyatnya setali tiga uang. Ketika studi banding ke luar negeri lebih kental plesirannya ketimbang menimba pengalaman.
Masyarakat juga sudah menyaksikan akrobat dan atraksi politik para wakil rakyat yang bukan cuma menyesaki sidang dengan interupsi. Lebih dari itu, mereka malah memperlihatkan perilaku yang mengusik tata krama, bahkan peradaban, yakni merusak meja. Belum lagi konflik berkepanjangan antar koalisi yang sedikit banyak menyebabkan agenda parlemen tersendat.
Dalam situasi seperti itu, dan di tengah-tengah kesulitan masyarakat menghadapi dampak kenaikan harga BBM, Revolusi Mental seperti menemukan relevansinya. Maka pertanyaannya adalah, seberapa jauh kesungguhan sang pemimpin menjalankan dengan konsekuen dan konsisten Revolusi Mental yang didengungkannya itu …? Siapa pula yang memulainya..?
Jadi, sekarang tinggal menunggu, adakah Revolusi Mental yang diteriakkan sang pemimpin itu wujud lalu mengubah perilaku birokrasi yang ingin dilayani menjadi melayani; perilaku wakil rakyat yang tadinya adu otot menjadi adu argumen..? Yang tadinya main boikot menjadi musyarawarah mufakat..??
Bisakah Revolusi Mental yang membawa kaum elit di negeri ini punya empati , kepekaan sosial, sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi rakyat di tengah-tengah kenaikan harga BBM? Tentu saja, agar rakyat dengan sukarela bersedia menanggung beban demi kemajuan negeri ini, karena pemimpinnya seperti kebanyakan rakyat kecil juga naik angkot, bukan naik Lamborgini atau Bentley ketika bersidang di gedung parlemen? Atau karena pejabat di negeri ini tidak lagi merumuskan kebijakan publik di hotel mewah yang tarifnya jutaan rupiah. Sebab, sulit mencerna ada kebijakan yang benar-benar populis yang bisa dirumuskan dari suasana penuh kemewahan dan kemegahan.
(Aga)
