Jember Hari Ini – Setelah PDP Kahyangan dilaporkan dalam ambang kehancuran oleh krisis finansial, muncul lagi wacana menyerahkan pengelolaan PDP Kahyangan ke pihak ketiga melalui Kerja Sama Operasi (KSO). Namun karena menolak wacana KSO, seluruh pimpinan Komisi C DPRD Jember menolak menghadiri undangan Pemkab Jember, Senin pagi.
Wakil Ketua Komisi C, Anang Murwanto menyatakan, meng-KSO-kan PDP bukan langkah yang tepat. Apalagi kalau hal itu dilakukan oleh Bupati sebagai Komisaris PDP. Menurut Anang, sejauh ini Pemkab belum melakukan upaya-upaya strategis untuk menyelamatkan PDP. Misalnya, mengangkat direktur teknik dan produksi yang sudah 2 tahun ditinggalkan Sudarisman. Selama itu pula, kursi direktur yang menjadi ujung tombak perusahaan dibiarkan kosong. Belum lagi adanya pengeluaran-pengeluaran keuangan PDP yang tidak sesuai peruntukannya, dan belum ada penanganan serius seperti 159 ton karet yang dibawa PT Nanggala Mitra Lestari.
Anang menilai, ada cara pandang yang tidak sama antara Komisi C dan Pemkab dalam melihat persoalan PDP. Komisi C melihat PDP sebagai perusahaan yang harus disehatkan, sedangkan Pemkab melihat PDP sebagai aset. Karena itu, Komisi C nantinya akan memanggil seluruh pihak terkait PDP. Sebab, hingga kini belum semua pihak terkait sudah dipanggil Komisi C.
Catatan Prosalina FM menyebutkan, rencana KSO PDP tahun 2012 lalu mendapat penolakan keras dari buruh dan DPRD Jember. Rencana tersebut akhirnya batal namun menyisakan masalah, 159 ton karet senilai Rp 4 miliar hingga sekarang belum tertagih ke PT Nanggala Mitra Lestari. PT Nanggala Mitra Lestari adalah calon perusahaan yang saat itu digadang-gadang mengelola PDP melalui rencana KSO. (Ely)
