Satu sisi, banyak kekurangan tenaga, tapi di sisi lain, tidak boleh merekrut tenaga sukwan. PEMKAB Jember-pun terkena Moratorium, atau Pengetatan Rekrutmen CPNS karena beban APBD untuk gaji pegawai sangat tinggi.
Bahkan tidak jarang, dokter perempuan harus menjadi sopir ambulance merujuk pasien pada tengah malam. Namun hak-hak mereka, seperti honor lembur, tidak diberikan.
Pilihan terakhir, Dinas Kesehatan akhirnya merekrut tenaga sukwan tanpa honor dari APBD. Di Puskesmas Kencong, sopir dihonor 250 ribu, sedangkan perawat dihonor 200 ribu.
Bambang kemudian protes terhadap pemerintah karena menganak-emaskan tenaga pendidikan dengan mengucurkan banyak tambahan penghasilan. Sedangkan tenaga kesehatan, kesejahteraannya kurang diperhatikan. Dinas Kesehatan sudah sering protes ke kementrian kesehatan, tapi hasilnya nihil.
Bupati MZA Jalal saat dikonfirmasi-pun mengaku bingung dengan banyaknya instansi yang kekurangan tenaga, terutama instansi teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Pemkab Jember sudah sering mengajukan penambahan PNS kepada pemerintah pusat, namun tidak kunjung dipenuhi.
Karena dilarang merekrut CPNS dan tenaga sukwan, jalan satu-satunya adalah menata ulang PNS yang ada.
Ketua Komisi D DPRD Jember, Ayub Junaidi menyatakan keprihatinannya terkait situasi ketenagaan di Jember. Ayub mengaku sering melihat PNS Pemkab Jalan Sudarman nganggur dan bermain kartu domino.
Sedangkan di instansi lain, PNS banyak yang menanggung beban kerja tinggi.(ely)
