Audiotorial “Pimpinan DPR-RI Tandingan”

newsKetua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, melihat dualisme pimpinan DPR-RI sebagai praktik politik yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Cak Imin, yang hari ini berkunjung ke Jember, mengaku prihatin dengan ditinggalkannya proses politik melalui musyawarah mufakat. Sebaliknya, elit parpol mengedepankan pemungutan suara alias voting dalam pengambilan keputusan.

Begitulah, politik sepertinya lebih sering didekati dalam perspektif kekuasaan. Politik lebih sering dilihat sebagai dinamika “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”. Padahal, dari sekian banyak definisi, salah satunya merujuk pada pengertian bahwa politik adalah sebuah ikhtiar menuju “kebaikan bersama”.

Harus diakui, visi dan misi partai politik hanya bisa wujud ketika partai bersangkutan tampil sebagai penguasa. The ruling party, atau partai berkuasa, kata teorisi politik. Tanpa kekuasaan mustahil partai politik mewujudkan cita-citanya.  Tetapi kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana. Sarana bagi partai politik mewujudkan visi dan misinya.

Sebab, kalau kekuasaan dijadikan tujuan, maka segala cara bisa jadi bakal ditempuh untuk menggapainya. Nilai demokrasi dikesampingkan. Pada tingkat tertentu, ketika kekuasaan dilihat sebagai tujuan, rezim menjadi anti kritik. Hak berekspresi dibungkam. Orientasi yang berlebihan terhadap kekuasaan juga berpotensi melahirkan dendam politik yang tak berujung. Orang pintar menyebutnya political vendetta.

Orientasi yang berlebihan terhadap kekuasaan juga menyebabkan orang lupa bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, dari konstituen. Rakyat atau konstituen menyerahkan sebagian kedaulatan lalu mempercayakannya kepada partai politik untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Ketika elit parpol lupa, maka yang terjadi adalah praktik politik oligarki. Semua keputusan bukan berdasar dan tidak didasari aspirasi konstituen, melainkan lebih merupakan kehendak elit parpol.

Memperlakukan kekuasaan sebagai tujuan juga berarti mengabaikan sisi lain bahwa politik adalah seni berkompromi. Sedemikian rupa, sehingga memperlakukan kekuasaan sebagai tujuan membuka celah bagi munculnya konflik tak berkesudahan. Konflik tak berujung yang dalam bahasa politik disebut konflik zero sum, yakni konflik yang berkesudahan hanya kalau salah satu pihak hancur.

Maka publik luas pasti sangat berharap, hiruk pikuk di DPR-RI segera selesai.  Kalau tidak, maka agenda untuk kepentingan rakyat tidak bisa dijalankan, dan wakil rakyat yang di DPR-RI sana akan dilihat sebagai serombongan anak-anak TK, yang bisanya hanya interupsi dan membalik meja.

(Aga) 

 

 

Comments are closed.