Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi menyerukan penghematan nasional. Malah kabarnya seperangkat aturan disiapkan yang antara lain pembatasan rapat di hotel, pembatasan perjalanan dinas hingga pembatasan jumlah undangan bagi pejabat yang mantu.
Pak menteri, kira-kira saja, berangkat dari asumsi atau anggapan, gerakan penghematan harus dimulai dari pejabat, dari birokrasi. Pak Menteri Yuddy Chrisnandi, ini kira-kira juga, beranggapan yang menyedot paling banyak anggaran di negeri ini adalah birokrasi. Karena itu harus memberikan kepada rakyat sesuatu yang sepadan dengan mereka dapat. Lebih dari itu, rakyat memang tidak bisa diseru dan dihimbau agar berlaku hemat dan bergaya hidup sederhana kalau pejabat dan birokrasi justru pamer kekayaan dan bergaya hidup seperti layaknya kaum jetset.
Rakyat tidak bisa terus menerus diposisikan sebagai obyek terkena dampak kebijakan pemerintah. Kalau mau adil, maka semua mesti menanggung dampak kebijakan itu, menanggung beban bersama demi kemajuan dan kejayaan negeri. Bukan sebaliknya, rakyat menanggung beban makin berat akibat kenaikan harga BBM, sementara para pejabat hidup dengan berbagai previlese yang melekat padanya. Tengok saja mantan presiden Iran Ahmadinejad dan Presiden Uruguay, Jose Mujica. Kedua presiden itu dikenal sebagai presiden termiskin di dunia. Mereka rela mendonasikan sebagian besar gajinya untuk kepentingan rakyat. Presiden Uruguay Jose Mujica bahkan tinggal di rumah yang Cuma berkamar satu, melelang mobil kunonya untuk kegiatan amal dan tidak terikat dengan protokoler yang membebani anggaran negara.
Begitulah, rakyat memang butuh contoh. Rakyat butuh teladan. Rakyat tidak usah diseru. Juga tidak perlu dihimbau agar berbuat ini-itu, atau berlaku ini-itu. Ketika pejabat dan para pemimpin berbuat dan melakukan sesuatu yang mencerminkan empati, rakyat niscaya akan mengikuti jejak pemimpin.
Jadi, kalau Pak Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi menyeru kepada pegawai dan pejabat berlaku hemat, sekali lagi, ini kira-kira, yang harus memulai sekaligus memberi contoh adalah para pejabat. Kalau Pak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membatasi suhu AC di ruang pejabat tidak lebih rendah dari 24 derajat, itu kira-kira bukan cuma dalam rangka berhemat. Tetapi, agar pejabat juga merasakan suhu di luar sana. Suhu udara yang dirasakan rakyat banyak yang urusannya masih berkutat, berputar, dan berkisar di sekitar perut yang sekarang dihadapkan naiknya ongkos hidup akibat kenaikan harga BBB.
(Aga)
